topmetro.news – Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) akhirnya kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini merupakan keinginan para pimpinan daerah di seluruh Indonesia. Namun predikat ini tak bisa terlepas dari kerja Sekda yang merupakan Koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
“Sekda itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah. Saya juga menerapkan dan menanamkan prinsip taat aturan, taat azas, taat waktu, dan tepat sasaran,” ungkap Sekda Tapsel Parulian Nasution (foto) kepada wartawan, menjawab konfirmasi terkait keberhasilan Tapsel meraih predikat WTP tahun 2022, untuk yang ketujuh kalinya, Jumat (3/6/2022).
Masih Parulian, prinsip itu ia tanamkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran. Kemudian, saat ini Pemkab Tapsel menerapkan sistem manajemen pembayaran, ‘no cash go digital’. Di mana seluruh pembayaran tercatat secara digital dan online melalui aplikasi. Sehingga Sekda sebagai penanggung jawab anggaran ini bisa dengan mudah mengontrol alur kas.
Parulian Nasution juga menjelaskan, saat ini Pemkab Tapsel menerapkan sistem ‘cash management system’. Hal ini menjadikan Pemkab Tapsel tidak lagi memiliki cek atas bank. Atau dengan kata lain, setiap pembayaran langsung dari Bendahara Pemkab Tapsel.
“Dengan aplikasi ini tercatat semua. Memudahkan saya, untuk memonitor alur kas yang sesuai dengan pengajuan dan pembayaran. Sehingga setiap pengajuan GU (ganti uang-red) yang diajukan oleh setiap OPD dapat dengan mudah kita kontrol bersama. Dan sesuai dengan alur kas yang seharusnya,” jelasnya.
Dana Desa
Lanjut Parulian, dengan predikat WTP ini, Pemkab Tapsel mendapatkan Dana Insentif Daerah, yang berguna untuk mempercepat berbagai pembangunan di Tapsel. Bahkan, Parulian juga mengatakan, penggunaan aplikasi online ini juga sudah mereka (Pemkab Tapsel) terapkan dalam pengelolaan Dana Desa di hampir seluruh desa.
“Pencatatan secara online ini juga sudah kita terapkan dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga kita bisa kontrol dan akhirnya kita mendapatkan predikat Pengelolaan Dana Desa terbaik di Sumut tahun ini,” tegas Sekda Tapsel sejak tahun 2018 ini.
Parulian juga menjelaskan proses untuk meraih predikat WTP ini bukanlah hal yang mudah. Menurtnya perlu sinkronisasi antara pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan daerah. Dengan kata lain, perlu keseimbangan antara kinerja dengan anggaran yang telah keluar.
“Karena itu, perencanaan, penganggaran, dan pengawasan itu bagaikan mata rantai. Jadi semuanya saling terikat satu sama lain. Dan tak bisa dilepas. Sehingga ketiga proses ini perlu pengawalan yang ketat. Meleset sedikit, resikonya berbahaya,” ungkapnya.
Parulian menambahkan, untuk mengawal proses itu semua, ia selalu mengedepankan sikap kooperatif. Serta membangun komunikasi yang baik dengan para OPD serta koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pimpinan daerah.
“Sikap loyalitas, dedikasi dan komitmen itu doktrin yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Ini harga mati dalam mengabdi untuk menjalankan tugas, sehingga menghasilkan kerja yang terbaik,” tutupnya.
reporter | Jeffry Barata Lubis
